SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai memasang kuda-kuda dalam memperkuat konektivitas maritim dan menekan disparitas harga barang pokok di wilayah perbatasan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui koordinasi intensif bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Sintete guna membahas usulan Pelabuhan Singgah pada Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut, atau yang lebih dikenal sebagai program Tol Laut, untuk tahun anggaran 2027.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor KSOP Kelas IV Sintete ini menjadi krusial mengingat peran vital sektor logistik dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas memandang bahwa masuknya trayek Tol Laut ke Bumi Terigas akan menjadi stimulus bagi efisiensi distribusi barang, khususnya komoditas penting yang selama ini bergantung pada jalur laut. Berdasarkan hasil koordinasi mendalam dengan pihak KSOP Kelas IV Sintete, terungkap sejumlah fakta teknis dan kondisi eksisting di lapangan. Salah satu poin utama adalah status Pelabuhan Sintete yang merupakan aset strategis di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Secara teknis, Pelabuhan Sintete memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk mendukung program nasional ini. Dermaga tersebut diketahui memiliki kapasitas sandar yang cukup besar, yakni mampu mengakomodasi kapal dengan bobot hingga GT 3500. Kapasitas ini dinilai lebih dari cukup untuk melayani kapal-kapal logistik berukuran menengah yang biasa beroperasi di jalur Tol Laut.