Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas melalui Bidang Pelayaran terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Sebagai langkah nyata, jajaran Bidang Pelayaran melakukan kunjungan monitoring dan koordinasi ke Pelabuhan Penyeberangan Sintete yang dikelola oleh BPTD Kelas II Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk menyinkronkan data operasional serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan akurat terkait layanan jasa pelayaran di gerbang pintu masuk perairan Kabupaten Sambas tersebut.
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas menjelaskan bahwa koordinasi ini sangat krusial mengingat Pelabuhan Sintete merupakan urat nadi distribusi barang dan mobilisasi masyarakat. Ada lima poin utama yang menjadi fokus dalam koordinasi tersebut:
Kepastian Jadwal Keberangkatan: Petugas melakukan verifikasi jadwal keberangkatan kapal guna memastikan ketepatan waktu operasional sehingga calon penumpang dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.
Digitalisasi Pemesanan Tiket: Dalam upaya mendukung transparansi, dilakukan peninjauan terhadap sistem pemesanan tiket. Masyarakat diimbau untuk memahami alur pembelian yang resmi guna menghindari praktik percaloan.
Standar Fasilitas Kapal: Monitoring mencakup pengecekan fasilitas penunjang di atas kapal, mulai dari aspek kenyamanan hingga ketersediaan alat keselamatan yang wajib berfungsi optimal.
Kualitas Pelayanan: Menekankan pada keramahan dan kesigapan kru kapal dalam melayani penumpang, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.
Prosedur Pengangkutan Barang: Memberikan edukasi terkait tata cara membawa barang dagangan sesuai regulasi. Hal ini penting agar kapasitas kapal tetap terjaga (tidak overload) demi menjamin stabilitas dan keselamatan selama pelayaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang menggunakan jasa penyeberangan di Sintete merasa aman dan terlayani dengan baik. Prosedur pengangkutan barang dagangan juga harus dipatuhi agar aspek keselamatan tidak terabaikan demi keuntungan ekonomi semata,” ujar perwakilan Penyeberangan Sintete yang dikelola oleh BPTD Kelas II Kalimantan Barat di sela-sela kegiatan. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dengan BPTD Kelas II Kalimantan Barat, diharapkan tercipta ekosistem transportasi perairan yang tertib, modern, dan menjunjung tinggi keselamatan. Masyarakat diharapkan juga berperan aktif dengan mematuhi aturan yang berlaku di pelabuhan demi kelancaran bersama.